Jejakkalimantan.com, Pelaihari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut bergerak cepat merespons aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang terkait distribusi solar subsidi bagi nelayan. Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Paripurna DPRD Tala, Kamis (21/5/2026).
RDPU dipimpin Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar bersama Wakil Ketua Muslimin. Turut hadir Ketua Komisi II H Agus Prasetya dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Dari pihak pemerintah daerah, hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Masturi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Kepala Bagian Ekonomi Rozani Fitri, perwakilan Bagian Hukum, serta Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Siallagan.
Pertemuan itu juga dihadiri Camat Takisung H Syafangat, Kepala Desa Kuala Tambangan Zainuddin, Kepala Desa Tabanio Madi, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Budi.
Dalam forum tersebut, mahasiswa bersama nelayan menyampaikan dugaan persoalan distribusi solar subsidi yang dinilai tidak berjalan semestinya. Ketua HMI Tala, Zulkifli, menyebut jumlah BBM yang diterima nelayan jauh lebih sedikit dibanding rekomendasi yang telah ditetapkan.
“Distribusi yang seharusnya dilakukan empat kali dalam sebulan, di lapangan hanya diterima dua kali,” ujarnya.
Selain kuota yang disebut tidak sesuai, mahasiswa juga menyoroti harga jual solar subsidi yang diduga melebihi ketentuan. Nelayan dikabarkan harus membeli BBM dengan harga Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.
Perwakilan Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang, Rizki, mengatakan kondisi tersebut berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi nelayan kecil.
“Kalau solar subsidi sulit didapat, nelayan terpaksa membeli dari pengecer dengan harga tinggi, sementara hasil melaut tidak menentu,” katanya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar memastikan pihaknya akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama instansi terkait, mahasiswa, dan perwakilan nelayan.
“Kami akan memastikan kondisi sebenarnya di lapangan agar persoalan ini bisa ditindaklanjuti secara jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD juga berencana menggelar pertemuan lanjutan dengan pihak Pertamina guna mencari solusi atas distribusi BBM subsidi bagi nelayan.
Sementara itu, Kapolres Tala AKBP Ricky Boy Siallagan menegaskan kepolisian siap mengambil langkah hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam distribusi BBM subsidi.
“Jika nantinya ditemukan unsur pelanggaran, tentu akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
